Pendampingan teknis bagi instansi yang menjalankan inisiatif SPBE: perencanaan, pembangunan website dan aplikasi layanan publik, integrasi data antar-sistem, hingga pelatihan operator dan dukungan pasca-implementasi.
Kami mendukung
01 — Tantangan
Kendala yang umum dihadapi instansi saat mengembangkan layanan digital, terlepas dari skala dan anggarannya.
Setiap bidang atau program memiliki aplikasinya sendiri. Data yang sama dikumpulkan berulang kali, dan penyusunan laporan pimpinan masih bergantung pada rekap manual.
Permohonan, perizinan, dan pengaduan masih memerlukan kehadiran fisik atau formulir kertas, sehingga status layanan sulit dipantau oleh masyarakat maupun pimpinan.
Informasi publik tidak diperbarui, tampilan tidak ramah ponsel, dan pengelolaan konten bergantung pada satu orang atau pihak ketiga yang kontraknya sudah berakhir.
Menyusun KAK dan spesifikasi teknis yang realistis memerlukan pemahaman teknologi, sementara sumber daya TI internal terbatas.
Tanpa dokumentasi, transfer pengetahuan, dan rencana pemeliharaan, aplikasi yang sudah dibangun tidak dimanfaatkan secara optimal setelah masa kontrak selesai.
02 — Yang kami kerjakan
Ruang lingkup dapat disesuaikan dengan program kerja dan tahapan anggaran instansi, dari perencanaan hingga pendampingan pasca-implementasi.
Pemetaan proses bisnis dan aplikasi yang berjalan, analisis kebutuhan, serta penyusunan rencana pengembangan yang membantu menyelaraskan inisiatif instansi dengan arah kebijakan SPBE.
Website pemerintah daerah, dinas, dan desa dengan pengelolaan konten yang mudah, struktur informasi publik yang jelas, aksesibel di ponsel, dan dioptimasi agar mudah ditemukan di mesin pencari.
Aplikasi permohonan, perizinan, dan pengaduan masyarakat—berbasis web maupun aplikasi Android/iOS—dengan alur verifikasi berjenjang, pelacakan status, notifikasi, dan rekap untuk pimpinan.
Integrasi data melalui API antar-aplikasi internal maupun dengan sistem lain sesuai kewenangan, serta dashboard yang menyajikan indikator untuk pengambilan keputusan.
Pengendalian akses berbasis peran, pencatatan aktivitas, enkripsi, cadangan data, dan pengujian keamanan dasar—membantu menyelaraskan sistem dengan ketentuan pelindungan data yang berlaku.
Penyusunan KAK atau spesifikasi teknis, estimasi kebutuhan sumber daya, serta dokumentasi sistem dan manual pengguna sebagai bagian dari keluaran proyek.
Pelatihan untuk admin dan operator, panduan tertulis, serta sesi serah terima teknis agar tim internal mampu mengelola sistem secara mandiri.
Pendampingan setelah sistem berjalan: perbaikan, pembaruan keamanan, dan pengembangan lanjutan sesuai kesepakatan dan mekanisme pengadaan yang berlaku.
03 — Kerangka regulasi
Pengembangan sistem di lingkungan pemerintahan tidak berdiri sendiri. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong tata kelola dan keterpaduan layanan berbasis elektronik, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menegaskan pentingnya layanan digital yang terpadu. Sebagai konsultan IT, kami memperhatikan arah kebijakan tersebut saat merancang aplikasi—misalnya dengan menyiapkan API sejak awal agar data dapat dipertukarkan dan tidak menambah aplikasi yang terisolasi.
Untuk aspek keamanan dan data, kami membantu menyelaraskan sistem dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: pengumpulan data seperlunya, hak akses berdasarkan peran, pencatatan aktivitas, dan prosedur cadangan data. Penilaian kepatuhan tetap menjadi kewenangan instansi dan pihak yang berwenang.
Proses pengadaan mengikuti mekanisme yang berlaku di masing-masing instansi. Tim kami dapat menyiapkan dokumen administrasi dan teknis yang dibutuhkan sesuai mekanisme pengadaan instansi, dan membantu merumuskan kebutuhan teknis secara realistis pada tahap perencanaan.
Pengembangan aplikasi web dan mobile dilakukan bertahap dengan demo berkala kepada tim instansi, sehingga masukan pengguna dapat diakomodasi sebelum sistem digunakan masyarakat. Untuk portal informasi publik, struktur konten juga kami siapkan agar mudah ditemukan melalui mesin pencari.
04 — Cara kerja
Setiap tahap menghasilkan dokumen dan keluaran yang dapat diperiksa, sehingga memudahkan pelaporan dan serah terima.
Diskusi dengan pengelola program, pemetaan proses layanan, aplikasi, dan data yang ada.
Rancangan sistem, estimasi kebutuhan, dan dokumen teknis pendukung pengadaan.
Pengembangan per modul dengan demo berkala dan uji coba bersama pengguna.
Pengujian fungsional dan keamanan dasar, dokumentasi, pelatihan operator.
Dukungan pasca-implementasi dan pengembangan lanjutan sesuai kesepakatan.
05 — Portofolio
Dua produk yang kami bangun untuk pengguna umum dan menunjukkan kemampuan teknis yang dibutuhkan aplikasi layanan publik: direktori berbasis peta dan pembayaran digital untuk komunitas.
01 / 02
Direktori Infrastruktur Publik
Progressive Web App direktori stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Indonesia, dengan pencarian lokasi terdekat, peta interaktif, dan filter jenis konektor—pola yang sama dengan direktori fasilitas atau layanan publik berbasis lokasi.
Relevansi
02 / 02
Pembayaran Komunitas
Aplikasi pengelolaan iuran warga perumahan dan kas RT/RW dengan pembayaran QRIS, tagihan via WhatsApp, dan pembukuan otomatis—menunjukkan kemampuan integrasi pembayaran digital dan pelaporan keuangan yang transparan.
Relevansi
Go-SPKLU dan HuniPay bukan proyek pemerintah; keduanya kami tampilkan sebagai contoh kapabilitas teknis.
Lihat seluruh portofolio dan studi kasus06 — Tanya jawab
Pertanyaan yang umum diajukan pengelola program dan pejabat pengadaan.
Pengadaan mengikuti mekanisme yang berlaku di masing-masing instansi. Tim kami dapat menyiapkan dokumen administrasi dan teknis yang dibutuhkan sesuai mekanisme pengadaan instansi. Silakan sampaikan mekanisme yang direncanakan saat konsultasi awal.
Bisa. Kami membantu merumuskan kebutuhan fungsional dan teknis, estimasi kebutuhan sumber daya, serta tahapan pekerjaan sebagai bahan penyusunan KAK atau spesifikasi teknis oleh instansi.
Aplikasi kami rancang dengan API sehingga dapat bertukar data dengan sistem internal maupun sistem lain sesuai kewenangan dan ketersediaan antarmuka dari pihak pengelola sistem tersebut.
Kami menerapkan hak akses berbasis peran, pencatatan aktivitas, enkripsi pada data sensitif, dan prosedur cadangan data, serta membantu menyelaraskan sistem dengan PP 71/2019 dan UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penilaian kepatuhan tetap menjadi kewenangan instansi.
Website atau portal informasi umumnya 2–4 minggu, sedangkan aplikasi layanan publik umumnya 6–12 minggu tergantung jumlah modul dan integrasi. Pekerjaan dapat dibagi per tahap menyesuaikan siklus anggaran instansi.
Ya. Serah terima mencakup dokumentasi sistem, manual pengguna, dan pelatihan admin serta operator. Dukungan pasca-implementasi dapat disepakati dalam ruang lingkup pekerjaan atau perjanjian terpisah.
Kantor kami berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan kami melayani instansi di seluruh Indonesia. Sebagian besar pekerjaan dapat dilakukan secara remote; kehadiran di lokasi untuk rapat, pelatihan, atau serah terima dapat diatur sesuai kebutuhan.
Langkah berikutnya
Sampaikan kebutuhan, tahapan program, dan mekanisme pengadaan yang direncanakan. Konsultasi awal tidak dikenakan biaya.
Memerlukan dokumen perusahaan seperti profil perusahaan atau portofolio untuk keperluan internal instansi? Sampaikan permintaan Anda melalui formulir kontak, dan kami akan mengirimkannya.
Solusi untuk segmen lain